Jakarta - Meski belum selesai proses pembangunannya, anjungan Tionghoa di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diprotes. Ironisnya, kalangan yang tidak terima dengan keberadaan anjungan tersebut berasal dari unsur Tionghoa pula.

"Memang ada yang memprotes, alasannya terlalu besar. Dia orang Tionghoa sendiri," kata pengelola anjungan, Yati, saat ditemui di kantornya di TMII, Jakarta Timur, Kamis (25/2/2010).

Setelah ditelusuri, pemrotes adalah sebuah perkumpulan Tionghoa bernama Pergerakan Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI). Lewat surat yang ditujukan pada General Manager TMII, Letjen TNI (Purn) Sugiono, mereka meminta agar pembangunan anjungan tersebut dihentikan.

"Memang ada protes soal keberadaan lahan," kata Asmen Humas TMII Jerri Lahama.

Ada beberapa alasan protes yang disampaikan, yakni, keberadaan anjungan Tionghoa dikhawatirkan memicu konflik dengan suku lokal. Sebab, anjungan tersebut menggunakan lahan yang luasnya hingga 4,5 hektar. Padahal anjungan suku-suku lain di TMII yang hanya mencapai 2 hektar.

"Adalah lebih baik jika anjungan Tionghoa di TMII lebih memposisikan diri sebagai simbol dari wujud solidaritas dan persatuan seluruh suku bangsa yang ada di dalamnya," tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum PARTI Lieus Sungkharisma tersebut.

Menurut Lieus, jika melihat maket rencana pembangunan anjungan tersebut, banyak hal yang kurang tepat dibangun di lokasi tersebut. Baik dari segi bangunan maupun peruntukan lahan.

Untuk itu, perkumpulan ini menyarankan agar pembangunan anjungan bukan dititikberatkan pada ornamen khas China, melainkan dengan membangun replika bangunan khas Tionghoa di Indonesia. Selain itu, bisa juga dengan membangun rumah-rumah para pejuang Tionghoa yang pernah jadi markas saat zaman kemerdekaan.

Terbitkan Entri

"Jika pembangunan anjungan tersebut tetap mengikuti maket yang ada tersebut. Kami pun siap menempuh jalur hukum" tegasnya.

sumber : detik.com